Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB)
Asman Abnur menghadiri Pekan Dharma Adhikarya yang dilaksanakan oleh
Kementerian Hukum dan HAM (KemenkumHAM) pada Rabu (12/10). Dalam
sambutannya, menteri Asman mengapresiasi KemenkumHAM yang juga
meluncurkan inovasi e-Government.
Inovasi e-Government ini awalnya dirancang oleh Kementerian PANRB
dan didukung banyak kementerian atau lembaga, salah satunya adalah
KemenkumHAM. Inovasi berbasis IT ini akan mempermudah cara kerja para
Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan menjadikan semua kegiatan PNS lebih
transparan serta terintegrasi dengan berbagai pihak. Dengan begitu,
diharapkan ada peningkatan kinerja pada pegawai pemerintahan ini.
Menteri Asman pun berterimakasih kepada seluruh jajaran
KemenkumHAM karena selalu mendukung segala terobosan yang dilakukan
kementerian PANRB. “Setiap program yang dibuat Kementerian PANRB selalu
didukung oleh KemenkumHAM,” ujar Menteri Asman pada sambutannya.
Dengan adanya e-Government, pelayanan kepada publik pun harus
meningkat. Menteri Asman berharap tidak lagi banyak masyarakat yang
komplain terhadap kinerja pemerintahan. Di era yang serba digital ini,
sistem pada pemerintahan pun sudah dituntut untuk lebih modern.
“e-Government sudah menjadi tuntuan. Saya harap tidak lagi
masyarakat banyak mengeluh, tidak boleh lagi terjadi banyak komplain,”
imbuhnya.
Di atas podium itu pula, Menteri Asman kembali ‘memamerkan’
inovasi Mal pelayanan Publik yang baru saja diluncurkan di Jakarta.
Menurutnya konsep ini adalah perkembangan pelayanan masyarakat yang
sangat baik. Jika biasanya orang pergi ke mal konvensional bisa membeli
segala barang kebutuhan, di Mal Pelayanan Publik ini warga bisa mengurus
segala perizinan yang dibutuhkan. Misalnya mengurus perpanjangan SIM
dan STNK, mutasi STNK, pembuatan paspor, surat tanah, BPJS, pajak, dan
masih banyak layanan lainnya.
“Semua berbasis IT. Mau urus akta perusahaan bisa di situ, urus paspor bisa di situ,” jelasnya.
Dengan adanya inovasi segudang pelayanan dalam satu gedung ini,
sebagai pemerintah, Menteri Asman menunjukkan komitmennya untuk
memberikan pelayanan yang mudah dan birokrasi yang tidak berbelit kepada
masyarakat. Sejauh ini, sudah ada beberapa Mal Pelayanan Publik yang
diresmikan. Mal Pelayanan Publik yang sudah diresmikan ada di Kota
Banyuwangi, Surabaya, dan DKI Jakarta. Makassar dan Batam pun akan
menyusul diresmikannya mal tersebut.
Di Jakarta sendiri, ada 340 layanan dalam gedung yang terdiri
dari 12 lantai itu. Lantai1-3 digunakan untuk pelayanan baik dari
Pemprov DKI jakarta maupun kementerian atau lembaga. Sedangkan dari
lantai 4 hingga 12 digunakan untuk back office. Terobosan yang
revolusioner di bidang pelayanan ini, berguna untuk memberikan
kenyamanan pada masyarakat yang hendak mengurus segala bentuk perizinan.
Ini adalah salah satu solusi bagi masyarakat yang selalu merasa repot
ketika mengurus perizinan.
“Pelayanan publik ini model kita. Berikanlah hal yang mudah kepada masyarakat,” tegas Menteri Asman.
Lebih jauh, Menteri Asman juga berbicara tentang sistem rekurtmen
PNS yang juga sudah berbasis teknologi. Dengan sistem Computer Assisted
Test (CAT), peserta bisa langsung melihat hasilnya karena menggunakan
layar monitor real time. Apa yang dikerjakan peserta bisa dilihat
hasilnya saat itu juga.
Sistem ini akan benar-benar menyaring PNS
yang berkualitas. Tidak akan ada lagi kesempatan bagi para peserta yang
berniat curang untuk kong kali kong dengan panitia.
Bahkan, Menteri
Asman juga menegaskan, sekelas menteri sekalipun tidak bisa membantu
anaknya masuk menjadi PNS. Seluruh WNI mempunyai kesempatan yang setara
untuk menjadi PNS denga jalur tes tersebut. Sistem ini dinilai akan
meminimalisir praktik nepotisme dalam perekrutan CPNS.
“Sudah tidak zamannya lagi pejabat membantu masuk PNS. Apakah
membantu anaknya, apakah keponakannya, untuk menjadi PNS,” pungkasnya.
Setelah memberi sambutan, Menteri Asman juga berkeliling untuk
melihat-lihat stan yang ada dalam pekan Dharma Adhikarya tersebut. Pada
acara itu, Menteri Asman didampingi langsung oleh Menteri Hukum dan HAM
Yasonna Laoly, Sekjen KemenkumHAM Bambang Rantam Sariwanto, Ketua LPSK
Abdul Haris Semendawai, ketua Ombudsman RI Amzulian Rifai, dan beberapa
pejabat lainnya.
PANDUAN LULUS CPNS