Tiga
tahun sudah Pemerintahan di bawah pimpinan Presiden Joko Widodo dan
Wakil Presiden Jusuf Kalla dalam Kabinet Kerja. Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Menteri (PANRB) Asman Abnur
mengatakan, setidaknya ada empat program bsar yang dijalankan dalam
memperbaiki tata kelola pemerintahan.
Keenpat
program tersebut adalah penguatan reformasi birokrasi dan akuntabilitas
aparatur, penataan kelembagaan dan tata laksana, peningkatan kualitas
SDM, dan peningkatan kualitas pelayanan publik. "Program-program
tersebut diyakini dapat mewujudkan pemerintah yang bersih, akuntabel dan
berkinerja tinggi,” katanya dalam Konferensi Pers tiga tahun
Pemerintahan Jokowi-JK, di Kantor Staf Prsiden (KSP), Jakarta, Kamis
(19/10).
Menteri
Asman menyampaikan, untuk program penguatan reformasi birokrasi dan
akuntabilitas aparatur telah mengalami banyak kemajuan. Dari tahun ke
tahun indeks reformasi birokrasi mengalami peningkatan baik oleh
pemerintah pusat maupun daerah. Pada tahun 2015 indeks RB pada
kementerian dan lembaga diangka 66.13 sementara di tahun 2016 meningkat
menjadi 69.58.
Untuk
Pemerintah Provinsi, indeks RB di tahun 2015 batu41.62 dan di tahun 2016
menjadi 56.69. dan untuk kabupaten/kota pada tahun 2015 baru mencapai
42.61, sedangkan ditahun 2016 mencapai 55.94.
Keberhasilan
tersebut tak lepas dari adanya strategi percepatan penguatan Reformasi
Birokrasi yang dilakukan Kementerian PANRB bersama berbagai instansi.
Seperti integrasi perencanaan, penganggaran dan informasi kinerja yang
dilakukan bersama Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian Keuangan,
ujarnya.
Dijelaskan,
dengan pembangunan e-performance based budgeting bagi pemerintah
daerah, dilakukan penyederhanaan pelaporan pemerintah daerah yang
tadinya harus membuat 5 laporan menjadi 2 laporan. Dalam hal.ini,
pemerintah melibatkan perguruan tinggi dalam peningkatan kualitas RB
bagi Pemda. kerjasama dilakukan Kementerian PANRB dengan Indonesia
Association of Public Administration (IAPA).
Menteri
Asman juga menjelaskan jika pihaknya telah melakukan penataan
kelembagaan pemerintah. Tahun 2014 terdapat 122 Lembaga Non Struktural
(LNS) yang kemudian telah disederhanakan dengan melakukan penggabungan
dan pembubaran sehingga tahun 2017 ini menjadi 99 LNS. Pembentukan Badan
Siber dan Sandi Negara (BSSN), lanjut Asman, merupakan transformasi
dari Lembaga Sandi Negara dan Fungsi keamanan informasi dari
Kemenkominfo.
Dalam
program peningkatan kualitas SDM, pihaknya telah melakukan pengadaan
CPNS untuk formasi khusus yaitu PTT Dokter, Bidan Desa, Guru Garis
Depan, dan THL-TB di wilayah perbatasan, terpencil, dan terluar. Untuk
formasi PTT Dokter dan Bidan Desa Kemenkes telah diangkat sebanyak
39.090, sementara GGD di Kemendikbud terdapat 6.296, dan THL-TB
Pertanian Kementan sebanyak 6.058. “Pengadaan CPNS juga telah dilakukan
dalam dua periode, dimana periode pertama diperuntukan bagi Kemenkumham
dan Mahkamah Agung, sementara periode II untuk 60 K/L dan Pemprov
Kalimantan Utara,” jelasnya.
Dari
jumlah formasi 19.210 yang tersedia bagi Kemenkumham dan MA, ada
sebanyak 1.137.731 pelamar, dan pada periode II dimana formasi yang
tersedia sebanyak 17.928, dengan jumlah pelamar 1.295.925. Dari total
formasi 37.138, ditujukan bagi lulusan terbaik atau cumlaude sebanyak
1.850, untuk penyandang disabilitas sebanyak 166, dan 196 formasi
untuk putra putri Papua dan Papua Barat.
Lebih
lanjut ia menjelaskan untuk program peningkatan kualitas pelayanan
publik pihaknya telah melakukan berbagi terobosan, salah satunya
pembentukan Mal Pelayanan Publik (MPP). Pembangunan Mal Pelayanan Publik
yang telah diresmikan di dua kota, yakni DKI Jakarta dan Surabaya
merupakan sebuah bangunan yang menyediakan berbagai pelayanan
administrasi dari berbagai Kementerian dan Lembaga serta Pemda, bahkan
BUMN dan BUMD
“Konsep
MPP yang terintegrasi memberikan kemudahan bagi masyarakat yang selama
ini birokrasi dianggap berbelit. Inovasi pelayanan ini merupakan salah
satu solusi untuk mempermudah segala pelayanan yang dibutuhkan warga,”
tandasnya
ADS HERE !!!
