Kementerian
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (panrb) bersama
GIZ Transformasi mengadakan rapat bersama pemerintah Provinsi Sulawesi
Selatan guna persiapan perjanjian teknis pembangunan Jaringan Inovasi
Pelayanan Publik (JIPP) dan Sistem pengelolaan pengaduan di wilayah
Sulawesi Selatan. Pemilihan Sulsel untuk pembangunan JIPP di daerah itu
banyak lahir inovasi pelayanan publik, selain adanya komitmen pimpinan
untuk melakukan inovasi.
Sebelumnya,
hal serupa sudah berhasil diterapkan di wilayah Jawa Timur kemudian di
Sumatera Selatan. “Nantinya juga akan kita bangun di Sulawesi Selatan.
Karena memang kami lihat komitmen dari pimpinannya untuk penjngkatan
pelayanan publik sudah ada,” ujar Deputi Bidang Pelayanan Publik Diah
Natalisa dalam rapat pembahasan perjanjian teknis, di Kantor Kementerian
PANRB, Jumat (27/10).
Menurutnya
dengan komitmen pimpinan daerah serta didukung oleh masyarakat dan LSM
diharapkan dapat menjadi pengembangan inovasi pelayanan publik.
pembangunan JIPP dapat melahirkan inovasi pelayanan publik yang berujung
pada kualitas pelayanan yang semakin baik lagi. Namun demikian Diah
mengharapkan partisipasi aktif dari Kabupaten dan kota diwilayah
provinsi Sulawesi Selatan.
Sekda
Provinsi Sulsel Abdul Latief menyampaikan kesiapannya untuk pembangunan
JIPP diwilayahnya. Menurutnya melalui komitmen pimpinan, peningkatan
kualitas pelayanan publik melalui inovasi dapat segera terwujud. Dirinya
pun mengaku senang dengan penunjukan wilayah Sulsel sebagai daerah
pembangunan JIPP, dan diharapkan dapat menjadi role model bagi provinsi
lainnya.
Sementara
itu Asdep Perumusan Kebijakan dan Pengelolaan Sistem Informasi
Pelayanan Publik Muhammad Imanudiin menyampaikan perjanjian teknis
kerjasama nantinya berkaitan dengan dua hal, yaitu pembangunan JIPP
serta Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik di Sulawesi Selatan.
Pembangunan
JIPP yang didampingi oleh GIZ Transformasi merupakan sebuah upaya
dorongan serta transfer knowledge inovasi oleh setiap kabupaten dan kota
di sulsel. Sehingga setiap daerah dapat belajar melakui JIPP tersebut
untuk dapat diterapkan di wilayah masing masing. “Nantinya akan dibuat
lokakarya untuk memberi pengenalan apa itu JIPP dan bagaimana
pengelolaan pengaduan pelayanan publik,” ujarnya.
Rapat
tersebut dihadiri oleh Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB
Diah Natalisa, Asdep Perumusan Kebijakan dan Pengelolaan Sistem
Informasi Pelayanan Publik Muhammad Imanudiin, Sekda Provinsi Sulsel
Abdul Latief, Team leader transformasi GIZ Elke Rapp, dan lainnya.
ADS HERE !!!