Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birkokrasi (PANRB) Asman
Abnur mengharapkan semakin banyak instansi yang bergabung ke Mal
Pelayanan Publik (MPP) agar pelayanan kepada masyarakat semakin optimal.
Hal itu
juga disampaikan Menteri kepada Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan
(BPOM) untuk mengisi slot di Mal Pelayanan Publik, sehingga pelayanan
dari semua instansi pemerintahan terintegrasi.
Jika
nantinya BPOM sudah bergabung, pelaku usaha yang ingin mendapatkan izin
mengenai produknya tidak perlu datang ke kantor BPOM, cukup datang ke
Mal Pelayanan Publik ini. “Kita ingin dorong sistem pelayanan publik
yang terpadu. Kalau Ibu bisa hadirkan pelayanan di Mal Pelayanan Publik
itu, tentu sangat bagus,” ujar Menteri Asman saat menerima kunjungan
Kepala BPOM Penny K Lukito di Jakarta, Jumat (03/11).
Dengan demikian, lanjut Asman, masyarakat tidak harus datang ke BPOM, tetapi cukup datang ke Mal Pelayanan Publik itu.
Menanggapi
Menetri, Penny menerimanya sebagai masukkan. Dikatakan, BPOM sudah
memperkuat pengawasan terhadap jajarannya. “Kita terima masukan dari
manapun. Kita juga akan evaluasi registrasi. Apalagi kita sudah
memperkuat pengawasan,” ujarnya.
Saat ini,
Mal Pelayanan Publik sudah ada di berbagai kota besar seperti DKI
Jakarta, Banyuwangi, dan Surabaya. Dalam satu gedung, masyarakat bisa
mengurus segala jenis perizinan, mulai dari perpanjangan SIM dan STNK,
urusan pertanahan, membuat paspor, juga BPJS. Selain itu, dalam mal ini
masyarakat juga mengurus urusan bank dan perpajakan.
Instansi
yang sudah masuk dalam Mal Pelayanan Publik ini diantaranya adalah
kepolisian, Kementerian Agama, Imigrasi, perbankan, dan berbagai
instansi pemerintah lainnya dan lain-lain.
ADS HERE !!!